Kelompok 4 :
Agung Sukma (20210317)
Fandy Ahmad (22210592)
Harmedianto (23210150)
Lingga Priodila (24210042)
Oscar Leobrando (25210290)
Pemerintah Selandia Baru (New Zealand) melakukan reformasi besar pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Reformasi tersebut mengubah manajemen pemerintahan dari sistem berbasis ketaatan, yang menggunakan aturan yang detil, restriktif dan plafon anggaran kas, menjadi rezim yang berbasis kinerja dan akuntabilitas. Keberhasilan dari penerapan reformasi ini memerlukan upaya yang sungguh-sungguh baik di level stratejik maupun level operasional dan membawa pada perubahan fundamental dan perubahan yang ekstensif baik dalam manajemen operasi sektor pemerintah (sektor publik) dan juga laporan keuangan yang disajikan untuk operasi tersebut.
1. Latar Belakang
Kondisi sistem manajemen di Selandia Baru pada awal tahun 1980-an didominasi oleh kontrol input yang tersentralisasi, yaitu ditetapkannya instruksi-instruksi menyangkut masalah perbendaharaan dan manual pelayanan publik, adanya keharusan untuk menggunakan penyedia barang dan jasa (supplier) tertentu yang telah ditentukan (adanya monopoli) dalam pengadaan akomodasi, kendaraan, komputer, dsb. Upaya-upaya manajemen dan audit pun diarahkan untuk menjamin agar kontrol-kontrol seperti itu dipahami dan dilaksanakan.
Seluruh uang negara dikelola oleh Departemen / Kantor Perbendaharaan (Treasury) di dalam rekening bank konsolidasian. Mengacu pada instruksi dari Treasury, departemen-departemen mengajukan voucher pembayaran (semacam SPM atau surat perintah membayar) kepada kantor perbendaharaan yang kemudian mengorganisasikan pembayaran, dan melaporkan transaksi dalam laporan pemerintah.
Pengolaan anggaran lebih ditekankan pada pembatasan alokasi anggaran (apropriasi) belanja untuk tujuan program yang kurang tegas. Apropriasi menginformasikan tentang penerima anggaran, aktivitas pemerintah, atau jenis pengeluaran (contoh, belanja modal, belanja pegawai, belanja bantuan sosial, dsb). Hal-hal tersebut menimbulkan lingkungan kerja yang kurang menyenangkan bahkan keputusasaan bagi para pegawai, pejabat dan menteri.
Berdasarkan latar belakang itu, Pemerintah Selandia Baru mengembangkan sistem manajemen keuangan yang terintegrasi dan komprehensif, yaitu:
Menerjemahkan strategi pemerintah ke dalam keputusan dan tindakan
Menginformasikan pengambilan keputusan oleh pemerintah
Mendorong sektor pemerintah untuk responsif dan efisien
Secara konstan melaksanakan (reformasi).
Para menteri dalam kabinet bertanggung jawab atas persyaratan kinerja secara spesifik untuk setiap departemen yang dipimpinnya. Kepala eksektuif (Chief Executive) departemen pada gilirannya harus bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan yang menjadi tugasnya dan untuk mensukseskan tugasnya itu, kepala eksekutif memiliki wewenang untuk pengambilan keputusan manajerial. Terdapat insentif-insentif untuk kinerja dan ada keharusan untuk memberikan informasi kinerja sebagai bahan untuk memonitor dan menilai kinerja.
Bagian-bagian pokok dari peraturan keuangan pada rezim baru yang diatur di dalam Public Finance Act 1989 adalah sebagai berikut:
Menghilangkan banyak kontrol administrasi
Menentukan output dalam proses apropriasi (alokasi anggaran)
Membuat kepala eksekutif bertanggung jawab terhadap manajemen keuangan departemen/lembaga
Menetapkan peraturan-peraturan tentang pelaporan.
Di dalam perjanjian kinerja tahunan kepala eksekutif, kinerja didefinisikan bahwa di satu sisi, kepentingan pemerintah terhadap suatu departemen/lembaga adalah sebagai pembeli dari pelayanan yang diberikan baik kepada pemerintah sendiri maupun pihak ketiga, dan di sisi lain, pemerintah sebagai pemilik departemen/lembaga tersebut. Sebagai pembeli, para menteri meminta pelayanan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati baik sisi kuantitas, kualitas, ketepatan waktu dan lokasi pada harga yang terbaik.
Terdapat empat dimensi bagi pemangku kepentingan di dalam departemen ;
1) Strategic Alignment – meyakinkan agar tujuan pemerintah sudah di-share secara penuh dan konsisten
2) Integrity – memelihara perilaku yang mendukung reputasi dan kredibilitas pemerintah
3) Future Capability – meyakinkan bahwa departemen/lembaga mempunyai kapasitas untuk memenuhi permintaan-permintaan di masa yang akan dating
4) Cost-Effectiveness dalam jangka panjang.
2. Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah
Komitmen untuk Perubahan
Dukungan dari para pemimpin di sektor publik, baik politisi maupun birokrasi, adalah faktor kunci di dalam keberhasilan implementasi rezim manajemen keuangan baru. Pada level stratejik, komponen-komponen di dalam perubahan (reformasi) diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat lebih awal baik untuk birokrasi maupun para menteri, merefleksikan perbedaan hasil dikaitkan dengan perbedaan elemen perubahan, dan mempertimbangkan isu-isu hubungan antara treasury dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Di awal proses, birokrat sudah menerima output atau manfaat dari departemen/lembaga yang mereka jalankan tanpa harus mengacu pada persyaratan prosedur detil yang ekstensif sebagaimana diatur dalam aturan-aturan perbendaharaan (treasury) dan pedoman pelayanan publik.
Manajemen Risiko
Beberapa implementasi perubahan membawa risiko signifikan. Manajemen risiko adalah elemen kunci dari implementasi reformasi. Hal ini akan dicapai secara bertahap selama proses reformasi. Contoh, kontrol input yang tersentralisasi akan dipertahankan sebelum suatu departemen berpindah pada rezim baru. Elemen lain dari manajemen risiko meliputi strategi komunikasi yang intensif, melalui sosialisasi/diklat, seminar, majalah, jurnal, artikel di koran, dsb. Upaya komunikasi ini sangat berhasil dalam menanamkan pemahaman umum mengenai kunci-kunci dasar dari reformasi kepada audiens secara luas.
Di samping itu, dibentuk fungsi Financial Management Assurance di dalam Treasury untuk menjalankan peran audit internal stratejik, dan pelayanan konsultasi kepada departemen selama proses reformasi. Desain peraturan juga merupakan kunci dari reformasi, sementara meninggalkan peraturan-peraturan yang mengatur proses administrasi secara detil, ditetapkan State Sector Act 1988 dan Public Finance Act 1989 yang memberikan sinyal yang powerful akan keseriusan niat pemerintah untuk melakukan reformasi secara permanen.
Penerapan di Departemen
Departemen secara individu menerima persetujuan untuk berpindah ke sistem yang baru. Untuk departemen secara individu, semua elemen kunci dari sistem baru yaitu penganggaran akrual, proses apropriasi, dan proses pelaporan berubah pada saat yang sama. Perubahan tersebut mencakup:
• Spesifikasi oleh setiap departemen/lembaga (konsultasi dengan treasury) atas kelas-kelas output secara luas, yang akan menjadi basis untuk apropriasi berbasis akrual
• Setiap departemen/lembaga mengembangkan sistem akuntansi berbasis akrual yang dapat menyediakan pelaporan bulanan kepada menteri dan treasury dan laporan tahunan kepada parlemen (dan publik). Laporan bulanan meliputi satu set laporan keuangan dan juga laporan mengenai realisasi belanja terhadap apropriasi (anggaran).
• Pengembangan sistem alokasi biaya (cost) sehingga memungkin alokasi seluruh biaya input departemental ke output. Alokasi biaya termasuk biaya overhead, penyusutan dan biaya modal.
• Pengembangan sistem manajemen kas, termasuk pembukaan rekening bank departemental
• Kepala eksekutif departemental bertanggung jawab secara penuh atas manajemen keuangannya masing-masing, mencakup integritas dari informasi yang mereka berikan kepada menteri dan treasury.
Undang-undang memberikan waktu dua tahun kepada departemen-departemen untuk mengembangkan sendiri sistem yang berbasis akrual, dalam kenyataannya sebagian besar departemen sudah siap dengan sistem akrualnya dalam waktu satu tahun, sedangkan secara keseluruhan departemen sudah siap dalam waktu delapan belas bulan. Selama proses perubahan berlangsung di departemen-departemen, treasury memainkan peranan kunci antara lain:
• Mengkomunikasikan aktivitas-aktivitas sebelumnya
• Melakukan pengendalian mutu melalui spesifikasi kelas-kelas output
• Penetapan sistem manajemen kas pusat dan menetapkan kontrak untuk pelayanan bank pemerintah
• Pengembangan satu set parameter kebijakan akuntansi, menyesuaikan dengan konstrain-konstrain kebijakan akuntansi departemental (tugas ini disederhanakan dengan penggunaan GAAP yang memberikan kerangka untuk pengembangan parameter kebijakan akuntansi spesifik)
• Memberikan persetujuan kepada departemen yang siap untuk berpindah ke sistem baru (keyakinan/assurance diberikan oleh Financial Management Assurance).
Staf Akuntansi
Undang-undang Keuangan Publik mengharuskan disusunnya laporan keuangan oleh pemerintah Selandia Baru (laporan konsolidasian) dan oleh setiap departemen pemerintah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU/GAAP). Penggunaan PABU sangat memfasilitasi penerapan akuntansi di pemerintahan, dan akan memberikan hasil terbaik dengan didukung oleh orang-orang yang terlatih/berpengalaman, software, dan sistem.
Di samping itu, Pemerintah Selandia Baru memiliki sebuah badan akuntansi profesional yang terdiri dari akuntan praktisi, akuntan korporat dan akuntan sektor publik. The Institute of Chartered Accountans of New Zealand (kemudian menjadi the New Zealand Society of Accountans) tertarik dan mendukung proses reformasi. Para anggota yang enerjik telah mencurahkan waktu yang banyak untuk mengorganisasikan konvensi-konvensi dan memberikan dukungan maupun pelatihan.
Sistem Akuntansi
Aktivitas besar selama masa reformasi adalah melakukan kontrak signifikan antara departemen departemen dengan perusahaan-perusahaan akuntansi dan penyedia software untuk mendukung sistem informasi dan manajemen keuangan. Persyaratan untuk penyajian laporan kepada menteri dan Treasury relatif mudah untuk ditentukan spesifikasinya, tetapi spesifikasi untuk memenuhi kebutuhan internal para manajer masih sulit ditentukan mengingat masih kurangnya pengalaman para manajer dalam rejim yang baru. Tidak disediakan dana khusus untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem akuntansi yang telah dibangun di awal, tetapi lebih karena adanya keuntungan/surplus akibat efisiensi.
Salah satu keuntungan dari sistem akuntansi akrual adalah bahwa aktivitasaktivitas seperti komitmen atau order pembelian, penggajian, aset tetap, kreditor dan debitor menjadi dapat diintegrasikan ke dalam satu sistem, sehingga mengurangi proses ganda dan masalah rekonsiliasi yang biasa terjadi bila digunakan sistem yang terpisah. Penghematan waktu dari sistem baru ini menjadi ciri yang utama.
Neraca Pembukaan (opening Balance Sheet)
Perhatian penting lainnya adalah upaya untuk menyusun neraca awal (pembukaan) dengan selengkap dan seakurat mungkin. Tanpa adanya disiplin untuk menyajikan neraca tahunan dan audit yang merekonsiliasikan antara catatan detil aset dengan buku besarnya, informasi aset di dalam neraca bisa menjadi kurang valid. Departemen-departemen dan auditor terkadang mengalami kesulitan untuk menjamin bahwa semua properti (yang harus dilaporkan) sudah dilaporkan, dan untuk itu perlu dilakukan koordinasi untuk mencari dokumen/catatan dengan para pihak yang terkait, misalnya masalah tanah dapat berkoordinasi dengan badan pertanahan.
Biaya Modal (Charging for Capital)
Kelemahan umum dari sistem manajemen keuangan pemerintah adalah adanya tendensi ke arah maksimalisasi anggaran (belanja) dan tidak adanya perhatian terhadap pengakumulasian asset yang rendah nilai gunanya. Untuk mengatasi masalah ini Pemerintah Selandia Baru membuat sistem pengenaan biaya pada departemen atas modal yang digunakannya. Biaya modal ini dikenakan terhadap kekayaan bersih (net aset) dari setiap departemen.
Sistem biaya modal ini memberikan dorongan agar departemen menghindari pengadaan aset yang kurang bernilai guna. Bagi departemen yang menarik biaya kepada para pengguna layanan yang diberikannya, akan berusaha untuk menghitung biaya produk/output dengan metode biaya penuh (full cost) atau dengan rasionalisasi struktur modal yang berhubungan dengan output (barang/jasa).
Alokasi Biaya
Satu persyaratan yang diperlukan untuk memfokuskan sistem manajemen keuangan pada output adalah membangun sistem akuntansi biaya yang dapat mengalokasikan biaya terhadap output. Karena biaya output sudah memasukkan biaya modal, maka dimungkinkan untuk membandingkan biaya output yang dihasilkan suatu departemen dengan biaya output yang serupa yang dihasilkan pihak lain di sektor publik maupun swasta, dan juga dengan catatan tahun-tahun sebelumnya di departemen yang bersangkutan.
3. Implementasi Basis Akrual untuk Pelaporan Keuangan
Bila departemen-departemen sudah sepenuhnya mengadopsi rezim manajemen keuangan yang baru, maka akan memungkinkan untuk fokus pada pelaporan keuangan konsolidasian. Penyusunan satu seri laporan keuangan baru untuk pemerintah dengan berbasis GAAP telah dikelola sebagai pekerjaan penting yang mencakup tujuh elemen berikut:
Penetapan kebijakan akuntansi
Pengumpulan informasi
Pengonsolidasian informasi
Memperoleh keyakinan atas informasi
Komentar dan analisis
Isu penyajian dan publikasi
Komunikasi dan pemasaran.
Penetapan Kebijakan Akuntansi
Pengadopsian GAAP memberi kontribusi besar untuk menyederhanakan proses perumusan kebijakan akuntansi. Dalam banyak hal penerapan pendekatan yang sama dengan sektor swasta (privat) dapat dilakukan tanpa kesulitan. Namun, dengan pendekatan ini tidak berarti dapat mengeliminasi semua isu-isu penting yang harus diselesaikan. Kebijakan akuntansi direviu secara ekstensif oleh para ahli akuntansi, kemudian diterbitkan draft publikasian, dan diberikan briefing kepada para CFO departemental dan tanggapan-tanggapan dari mereka dipertimbangkan. Isu-isu kritikal yang terkait dengan perumusan kebijakan akuntansi antara lain masalah penilain aset, kriteria pengakuan pajak, pengakuan bantuan/subsidi. Salah satu warisan dari sistem akuntansi kas yang lalu adalah tidak tersedianya informasi atas harga perolehan historis dari banyak aset.
Sementara itu, masalah titik pengakuan yang tepat untuk pendapatan pajak dan pendapatan lain yang dapat dipaksakan memerlukan pertimbangan mendalam. Sebagian besar titik pengakuan dari perspektif ekonomi adalah pada waktu munculnya kewajiban dari para pembayar pajak (misalnya, ketika pendapatan yang dapat dikenakan pajak / taxable revenue diperoleh atau ketika konsumsi yang dapat dikenakan pajak / taxable consumption dinikmati oleh para pembayar pajak). Akan tetapi, informasi andal yang memadai seringkali tidak tersedia secara tepat waktu.
Oleh karena itu, terutama untuk masalah pajak dalam jangka panjang, kadang-kadang diperlukan kompromi atas waktu pengakuan di kemudian hari ketika informasi andal telah tersedia. Sedangkan untuk pengakuan beban bantuan dan subsidi, pendekatan yang diambil adalah apabila pembayaran bantuan dan subsidi itu masih bersifat discretionary sampai pembayaran dilakukan, maka beban akan diakui ketika pembayaran dilakukan. Alternatif lainnya yaitu beban akan diakui ketika kriteria tertentu telah dipenuhi dan pemberitahuan telah disampaikan kepada pemerintah.
Pengumpulan Informasi
Peraturan yang mengharuskan disampaikannya informasi keuangan secara reguler, akurat, dan tepat waktu kepada Treasury merupakan persyaratan yang menjadi elemen kritikal dari rerangka manajemen. Namun demikian, karena departemen-departemen mengalami sejumlah biaya marjinal dalam penyajian informasi tanpa menerima manfaat langsung, pengumpulan informasi yang diperlukan menjadi isu kunci di dalam penyusunan laporan keuangan yang pertama di New Zealand.
Pengonsolidasian Informasi
Pemahaman yang jelas mengenai kebijakan akuntansi oleh departemen-departemen dan keharusan untuk menyajikan data yang andal secara tepat waktu, membuat proses konsolidasi menjadi relatif mudah dengan proses akuntansi. Akan tetapi, awalnya terdapat kesulitan dalam proses pengumpulan data yang menyebabkan tekanan bagi tim konsolidasi laporan keuangan. Buku besar digunakan ketimbang spreadsheet untuk memproses konsolidasian karena buku besar memberikan jejak audit (audit trail) untuk banyak amandemen yang diharuskan sebagai bagian dari penyiapan laporan keuangan.
Memperoleh Keyakinan atas Informasi
Keyakinan atas keandalan informasi diberikan dengan tiga cara. Pertama, departemental chief executives dan chief financial officers diminta untuk menandatangani pernyataan tanggung jawab dengan skedul konsolidasi bahwa dengan pengetahuan terbaiknya mereka menyajikan laporan keuangan yang wajar. Kedua, tim Financial Manegement Assurance mereviu skedul konsolidasi dan draf laporan keuangan dengan hasil analisis yang memberikan beberapa ukuran kenyamanan. Ketiga, audit penuh dilakukan oleh kantor audit yang memberikan keyakinan melalui opini terhadap laporan keuangan.
Komentar dan Analisis
Komentar dan analisis diberikan bersama dengan laporan keuangan. Sekarang, disediakan analisis yang lebih detil atas informasi keuangan yang dihasilkan, seperti tren dan informasi anggaran komparatif. Contoh komentar yang diberikan antara lain, ketika penyusunan laporan keuangan yang pertama kalinya yang menenujukkan posisi kekayaan bersih yang negatif; interpretasi yang diberikan secara hati-hati atas informasi yang baru dihasilkan dengan dasar akrual, komentar tentang manajemen risiko atas aset dan utang.
Isu Penyajian dan Publikasi
Isu-isu di dalam penyajian dan publikasi harus diperhatikan sungguh-sungguh, intinya harus dilakukan upaya untuk meyakinkan bahwa kualitas informasi keuangan yang disajikan lebih baik dengan dokumen yang lebih baik. Penyajian informasi pada dasarnya harus tepat waktu dan akurat, untuk itu perlu ada deadline yang pasti dan perbaikan-perbaikan sebelum dipublikasikan.
Komunikasi dan Pemasaran (Promosi)
Upaya komunikasi dan pemasaran dimaksudkan agar laporan keuangan dapat mendukung dihasilkannya output yang bagus dan pada gilirannya dihasilkan outcome yang bagus. Laporan keuangan di New Zealand disajikan berpasangan (tandem) dengan informasi ekonomi, informasi yang baru dan lebih baik mengenai posisi keuangan dan kepemimpinan pemerintah, menginformasikan dan mendukung pengambilan keputusan oleh eksekutif dan meningkatkan kemampuan parlemen dan pihak lainnya untuk mengawasi pemerintah agar tetap bertanggung jawab.
Strategi pemasaran diterapkan dengan memperluas informasi yang disediakan di dalam laporan keuangan, seperti informasi tentang kebijakan fiscal dan ekonomi pemerintah dengan interpretasi yang memadai sehingga meminimalkan kesalahan persepsi. Adapun pengguna utama dari laporan keuangan adalah parlemen, analis keuangan dan ekonomi, agen pemeringkat, publik dan media, dan kelompok yang memiliki kepentingan khusus.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar